Persesjen Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Juknis Pengelolaan TPG dan TKG Non PNS

Perubahan Persesjen Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Penyaluran TPG dan TKG Non PNS

Peraturan Sekretaris Jenderal

 

Nama	Keterangan
Jenis	Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen)
Entitas	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor	8
Tahun	2022
Judul	Perubahan Persesjen Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Penyaluran TPG dan TKG Non PNS
Ditetapkan Tanggal	23 Mei 2022
Diundangkan Tanggal	-
Berlaku Tanggal	23 Mei 2022
Tema	TPG - TKG
Sumber	https://puslapdik.kemdikbud.go.id/ : 18 Halaman

 

Persesjen Nomor 8 Tahun 2022

 

Status

Merubah:

• Persesjen Nomor 18 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi guru non PNS.
  

Penjelasan

Secara rinci, Persesjen itu menjelaskan, cuti studi tersebut bisa dilakukan maksimal 6 bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 tahun. Maksudnya adalah, magang tersebut bisa sekaligus 6 bulan atau beberapa kali magang namun dihitung sebanyak  6 bulan dalam jangka waktu 6 tahun.

Cuti studi itu diberikan kepada guru secara periodik setiap 6 tahun sekali dan dimulai sejak memenuhi kualifikasi akademik paling rendah D IV atau S1 dan telah memiliki sertifikat  akademik.

Namun, untuk cuti studi bisa dilakukan hanya di dunia usaha atau dunia industri  yang sudah bekerjasama dengan kementerian atau Lembaga negara atau pemerintah daerah. Selain itu, cuti studi tersebut harus mendapat pesetujuan dari Pejabat Pembina kepegawaian di dinas Pendidikan dan setelah mendapat guru pengganti.

Dalam lampiran Persesjen itu juga disebutkan, bahwa cuti lain yang bisa dilakukan guru non PNS adalah cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti bersama.

Itu untuk cuti studi yang tunjangannya tetap dibayarkan. Lain halnya bila guru non PNS itu ditugaskan oleh lembaganya untuk melakukan tugas belajar dalam upaya pengembangan kompetensinya sebagai guru, misalnya  melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi,misalnya S2 atau S3. Dalam persesjen itu disebutkan, bila seorang guru non PNS yang memperoleh TPG dan TKG mendapatkan tugas belajar, maka tunjangannya tersebut dihentikan.

Penghentian tunjangan juga akan dilakukan bila guru yang bersangkutan meninggal dunia, pensiun, tidak lagi berstatus sebagai guru Non PNS, misalnya menjadi guru PPPK.Tunjangan juga dihentikan bila guru yang bersangkutan mengundurkan diri atau dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Terima Kasih.